 |
| Foto : Istimewa |
KOLTIM , TARGET INVESTIGASISULTRA. com- Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) melalui Satuan Tugas (Satgas) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggelar rapat koordinasi bersama Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Koltim di Aula Rapat Lantai II Kantor Bupati Kolaka Timur, Desa Lalingato, Kecamatan Tirawuta, Kamis (26/02/2026).
Rapat ini dihadiri oleh unsur perangkat daerah terkait di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kesehatan, BKKBN, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), pengelola SPPG Woiha, Lalolae, dan Mokupa, serta investor SPPG wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (2T) meliputi Kecamatan Ueesi dan Amokuni.
Ketua Satgas SPPG Koltim La Fala, SE, yang juga menjabat sebagai Asisten II Setda Kolaka Timur, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen melakukan pengawasan langsung guna memastikan pengelolaan SPPG berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
“Kami akan terus turun langsung ke lapangan untuk memastikan pengelolaan SPPG berjalan sesuai prosedur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
 |
| Foto : Istimewa |
Sementara itu, Sekretaris Satgas SPPG yang juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan Koltim, Dr. Ir. Idarwati, MM, menyampaikan bahwa pendampingan dan monitoring rutin terus dilakukan agar pelaksanaan program di Koltim mampu menjadi salah satu pengelolaan SPPG terbaik di Sulawesi Tenggara.
“Kami tidak mengenal lelah untuk turun langsung melakukan evaluasi di lapangan agar pelaksanaan SPPG di Kolaka Timur berjalan optimal dan berkualitas,” ujarnya.
Evaluasi Operasional dan Anggaran Layanan
Dalam rapat tersebut turut dibahas mekanisme operasional layanan pemenuhan gizi, termasuk standar pembiayaan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilayani melalui dapur SPPG.
Dijelaskan bahwa:
• Layanan untuk jenjang SMP hingga SMA dialokasikan sebesar Rp15.000 per porsi, dengan sekitar Rp10.000 digunakan untuk bahan baku makanan, sementara sisanya untuk operasional, insentif tenaga kerja, dan biaya sewa.
• Sedangkan layanan untuk PAUD, RA, serta SD kelas awal dialokasikan sebesar Rp13.000 per porsi, dengan sekitar Rp8.000 untuk bahan baku dan selebihnya digunakan untuk kebutuhan operasional dapur.
Selain itu, Satgas juga menyoroti tantangan di lapangan, khususnya terkait distribusi makanan pada wilayah dengan akses geografis sulit. Beberapa wilayah seperti Gunung Jaya dan daerah pegunungan lainnya memerlukan antisipasi tambahan karena kondisi cuaca dan jarak tempuh yang dapat melebihi satu jam perjalanan, terutama saat musim hujan.
Hal tersebut menjadi perhatian serius agar distribusi makanan tetap tepat waktu dan tidak mengurangi kualitas layanan bagi para siswa penerima manfaat.
Antisipasi Ketersediaan dan Harga Bahan Pangan
Rapat juga membahas dinamika harga bahan pangan yang mengalami kenaikan, seperti telur dan bahan kebutuhan dapur lainnya yang berpotensi mempengaruhi operasional SPPG. Satgas menegaskan pentingnya pengawasan rantai pasok agar tidak terjadi lonjakan harga yang membebani pengelola maupun mengurangi kualitas menu bagi anak-anak.
Koordinasi dengan distributor dan penyedia bahan pangan lokal pun terus diperkuat guna menjaga stabilitas pasokan serta keberlanjutan program.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemda Koltim berharap sinergi antara pemerintah daerah, pengelola SPPG, serta investor dapat semakin solid dalam mendukung keberhasilan program pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi peserta didik di seluruh wilayah Kabupaten Kolaka Timur, termasuk kawasan 2T. (Red)
